Kalurahan Karangasem

KARANGASEM-PALIYAN (15 Juni 2026) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus berkomitmen dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel hingga tingkat desa. Langkah nyata ini diwujudkan melalui agenda Sosialisasi Kebijakan Pengawasan dan Isu-Isu Strategis di Bidang Pengawasan Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Aula Kalurahan Karangasem, Kapanewon Paliyan (Senin, 15/06). Acara strategis ini dihadiri oleh Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Gunungkidul, Kuswarini, S.Pd., SD., bersama jajaran Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana Inspektorat Daerah Gunungkidul, Kepala Jawatan Kemakmuran Paliyan, serta para Lurah se-Kapanewon Paliyan, Bamuskal Karangasem, dan segenap tamu undangan.

Dalam sambutan pembukanya, Lurah Karangasem, Sigit Purnomo, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas dipilihnya wilayah mereka sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan krusial ini. Beliau berharap agar pemaparan dan ilmu yang dibagikan oleh para narasumber dapat diserap dengan baik oleh seluruh peserta untuk kemudian diimplementasikan dalam roda pemerintahan desa. Senada dengan hal tersebut, Umi Surajiyah, S.Sos., menjelaskan bahwa terdapat dua agenda besar dari Anggota DPRD Gunungkidul yang dijadwalkan di wilayah Paliyan hari ini. Meskipun padat, pemilihan Aula Kalurahan Karangasem sebagai salah satu lokasi sosialisasi dipastikan tidak mengurangi esensi dan kedalaman kajian pengawasan yang dibahas, dengan harapan besar seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar.

Memasuki sesi inti, Anggota Komisi A DPRD Gunungkidul, Kuswarini, S.Pd., SD., yang bertindak sebagai narasumber utama memberikan paparan komprehensif mengenai bahaya penyelewengan di birokrasi. Ia menegaskan bahwa penyelewengan merupakan segala bentuk tindakan menyimpang dari aturan, norma, atau ketentuan hukum yang berlaku demi meraup keuntungan pribadi maupun kelompok. Kuswarini mengingatkan bahwa praktik lancung ini bisa menyusup ke berbagai sektor sensitif, mulai dari aspek keuangan, penyalahgunaan kekuasaan, hingga pelanggaran etika profesional. Secara spesifik, ia menyoroti beberapa jenis pelanggaran yang rawan terjadi di tingkat lokal, seperti penyalahgunaan keuangan, penggelapan Pendapatan Asli Desa (PAD), hingga praktik nepotisme serta jual-beli jabatan dalam proses pengisian formasi Pamong Kalurahan.

Guna membentengi pemerintahan dari risiko-risiko tersebut, Kuswarini memaparkan sejumlah langkah konkret terkait upaya pencegahan dan pengawasan internal yang tengah digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten. Pengawasan ini dilakukan secara berlapis, mencakup pengawasan dari sisi internal maupun eksternal kalurahan, yang diperkuat dengan pelaksanaan audit berkala oleh Inspektorat. Melalui sinergi pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat maupun pamong, diharapkan segala potensi penyimpangan dapat dideteksi sejak dini. Langkah preventif ini dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan kalurahan yang transparan, berintegritas, dan sepenuhnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.