Kalurahan Karangasem

KARANGASEM-PALIYAN (9 Juni 2026) Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, S.E., M.P., menghadiri acara Kepyakan kegiatan Gotong Royong (Gotro) Program Infrastruktur Cor Rabat Jalan yang berlangsung di Padukuhan Trowono, Kalurahan Karangasem, Kapanewon Paliyan. Acara ini juga dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Dapil 5, Ery Agustin, S.E., M.M., unsur Forkompimkab Gunungkidul, Forkompimkap Paliyan, serta Lurah beserta seluruh pamong Kalurahan setempat. Mengusung tema "Gotong Royong Membangun Gunungkidul Raya", kegiatan ini menjadi simbol sinergi kuat antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, TNI, POLRI, dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman dari bencana.

Dalam sambutannya, Lurah Karangasem menyampaikan apresiasi yang mendalam atas terlaksananya kegiatan Gotro di jalan lingkungan Trowono A dan Trowono B yang dinilai sangat menyentuh kebutuhan warga. Tak hanya itu, Lurah juga memanfaatkan momentum berharga ini untuk memohon doa restu serta dukungan dari pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait rencana pembangunan fasilitas pendidikan. Ia mengabarkan bahwa mantan Dukuh Trowono A, H. Harto Dwiharjo, telah dengan tulus mewakafkan sebidang tanah miliknya untuk dijadikan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) demi kemajuan generasi muda di wilayah tersebut.

Sementara itu, Bupati Gunungkidul menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga masyarakat atas partisipasi aktif dan kepedulian mereka dalam menyukseskan kegiatan Gotro ini. Menurut Bupati, program pembangunan infrastruktur ini bukan sekadar proyek fisik semata, melainkan sebuah upaya nyata untuk memelihara dan menghidupkan kembali budaya tolong-menolong serta kearifan lokal "gugur gunung" yang telah lama menjadi jati diri masyarakat di bumi Gunungkidul.

Lebih lanjut, Bupati juga menekankan bahwa gerakan gotong royong seperti ini merupakan solusi cerdas dan strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi oleh pemerintah daerah, optimalisasi kekuatan swadaya dan partisipasi aktif masyarakat terbukti mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang efektif. Dengan demikian, pembangunan fasilitas publik tetap dapat berjalan maksimal tanpa harus sepenuhnya bergantung pada APBD.